Mencegah banjir dan menata ruang
Diposting tanggal: 28 April 2013

 

Belakangan ini fenomena banjir tidak hanya menjadi ‘monopoli’ Jakarta dan wilayah rendah   di pesisir pantai saja. Wilayah yang terletak ratusan meter di atas permukaan laut pun mulai merasakan pahitnya banjir, Bandung dan Bogor, merupakan contohnya. Tidak hanya itu,beberapa kota yang penduduknya relatif kurang padat juga mengalami kebanjiran, seperti Pati, Cilacap dan Muaraenim. 

Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa kota-kota lain tidak belajar dari keadaan ruang Jakarta yang sudah serba kebablasan itu ?  Mengapa wilayah/kota lain yang sesungguhnya lebih mudah untuk menata dirinya, sepertinya tetap ingin membawa dirinya masuk ke situasi keterlanjuran itu. Padahal telah dipahami bersama bahwa melakukan koreksi terhadap keterlanjuran membutuhkan ongkos yang lebih mahal.

Dengan iklim tropis bercurah hujan tinggi, kita mendapatkan rahmat dan sekaligus potensi bencana jika kita tak mampu mengelolanya. Karena itu perlu upaya-upaya yang tepat dalam mengelola sumber daya air.  Didalam pengendalian sumber daya air ini pelaksanaan konservasi air, pemanfaatannya dan penanggulangan daya rusak air telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk dilakukan secara berbarengan.

Berawal dari Penataan Kota

Dengan iklim yang makin tidak ramah dimana permukaan muka air laut semakin meningkat, serta terjadinya penurunan muka tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah, maka tantangan perencana kota untuk mengurangi risiko banjir semakin lebih berat. 

Perlu konsep yang jelas, tegas, bahkan sedikit lebih berani dan ambisius,  untuk mendapatkan hasil yang optimal.  Prinsipnya pengendalian daya rusak air dilakukan melalui tindakan mitigasi dan adaptasi yang dapat menurunkan potensi terjadinya bencana.

Tindakan mitigasi diarahkan untuk mencegah terjadinya banjir dan genangan yang disebabkan oleh limpasan air sungai  yang berasal dari hulu, genangan yang berasal dari curah hujan setempat  dan  limpasan air  laut (rob). Sedangkan  tindakan adaptasi diarahkan untuk memberi ruang tambahan untuk air dan menciptakan kehidupan harmonis dengan air.

 

Dalam setiap perkembangan dan pembangunan satu kota, hampir bisa dipastikan lahan terbuka dan badan air sering menjadi korban. Sehingga ketika kota itu berkembang, keberadaan badan air baik berupa situ/waduk maupun sungai, sangat tidak memadai.

Beberapa kota besar di Indonesia mempunyai rasio badan air dibawah 5 % padahal kebutuhan idealnya berkisar antara 10 sampai 15 %.  Untuk itu, terutama untuk kota yang belum kebablasan, penetapan keberadaan badan air ini harus dipertegas sejak awal. Penataan sumber daya air, terutama untuk wilayah rendah, seyogianya menjadi basis  penataan ruang.

Dalam hubungannya dengan air, penataan ruang tidak hanya dikaitkan dengan bahaya  banjir yang mungkin timbul  dikala musim hujan tiba, akan tetapi  juga dikaitkan dengan masalah penyelamatan sumber-sumber air yang ada. Umumnya jika pembangunan satu kota tidak mempertimbangkan  keberadaan sumber-sumber air,  maka yang terjadi berikutnya adalah  pencemaran dan pengambilan air tanpa terkendali.

ILWI siap berdiskusi dengan perencana kota lain untuk berkontribusi bagi perbaikan kehidupan kota yang bernuansa waterfront city.