KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR
Diposting tanggal: 28 April 2013

 

Pengalaman menunjukkan bahwa masalah persiapan teknis bukan menjadi persoalan utama dalam pengendalian banjir, tetapi masalah utamanya sering terletak pada institusi pengelolaannya. Tak memadainya institusional dengan kurangnya pendanaan sebagai salah satu simtonnya, menyebabkan  operasi dan pemeliharaan infrastruktur penanggulangan banjir tidak berjalan dengan baik. Tindakan mitigasi banjir yang dibuat  selalu ketinggalan dengan peningkatan masalah banjir.

Perjuangan menangani air secara terus menerus membutuhkan sumber finansial yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, peran publik dibutuhkan untuk terlibat dalam ikut menangani masalah pengelolaan air pada tingkatan lokal. Pengelolaan yang diinginkan tentu harus berkelanjutan, karena itu   pendekatan dan penyelesaiannya bersifat swadana.  Diharapkan peran pemerintah dapat dikurangi pada pengelolaan di tingkat sistim tata air mikro dan sub-makro.

Jika rakyat setempat dimintai pendapat dan dilibatkan, keinginan untuk bekerja sama dan membayar juga akan meningkat.  Hal ini  membuka jendela kesempatan baru untuk menyelesaikan masalah-masalah pengelolaan air  dengan cara  mulus dan mengutamakan  mufakat.

Mengedepankan peran serta dari para pemangku kepentingan harus menjadi paradigma baru dalam pengelolaan air. Era baru pengelolaan air tidak bisa lagi menjadikan pemerintah sebagai pemain tunggal dalam penyelesaian permasalahan air. Tidak hanya di Indonesia di beberapa negara lain, pemerintah setempat selalu kesulitan jika menanggulangi sendiri persoalan air nya. 

Untuk membentuk kelembagaan institusi pengelola air ILWI siap bekerjasama.